Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Aceh Selatan
Ditulis oleh agung, pada Jumat, 24 September 2021

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR: 470 / 01 / 2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan Pemohon/ masyarakat datang ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan membawa persyaratan:
a. KK lama;
b. Asli dan Foto Copy Akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran;
c. Foto copy KTP Kepala keluarga.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pemohon Loket Kasie oket Loket Pendaftaran

 

 


Loket Operator
Pengambilan Komputer

 

1. Pemohon/Masyarakat/Pengguna layanan datang ditempat layanan dengan membawa persyaratan mengisi dan menandatangani Formulir permohonan KK perubahan WNI (F-1.16).
2. Petugas pendaftaran memeriksa lekengkapan berkas pemohon jika sudah lengkap di serahkan ke Kasie
3. Kasie memverifikasi data pemohon dan memaraf berkas pemohon lalu menyerahkan ke operator computer;
4. Operetor komputer memverifikasi data pemohon kedalam database dan mencetak KK Konsep perubahan
5. Pemohon meneriksa kembali kk konsep yang sudah dicetak
6. Jika kk konsep sudah benar pemohon menanda tangani kk konsep dan menyerahkan kembali ke operator komputer
7. Operator komputer mencatak kembali KK perubaan dan menyerahkan ke pada petugas loket pengambilan
8. Petugas loket pengambilan menyerahkan KK kepada pemohon.
3. Jangka Waktu Penyelesaian Maksimal 1 (satu) hari kerja
4. Biaya /tariff Tidak dipungut biaya (Gratis)
5. Produk layanan Dokumen Kependudukan berupa dokumen KK

6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pendaftaran Penduduk;
b. Media Telepon dinas: (0656) 21297
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok Keutapang Tapaktuan Aceh Selatan
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon : 0656- 21297
Fax : 0656- 21297
Email : dukcapil aceh sltn@yahoo.com


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (manufacturing) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan Undang-undang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Sarana, prasarana, dan/atau Fasilitas a. Ruangber-AC, Meja, Kursi;
b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK.
c. ATK
d. Printer
9. Kompetensi Pelaksana a. Mampu menguasai computer dengan aplikasi SIAK;
b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon;
10. Pengawasan Internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran
11. Jumlah Pelaksana 3 (tiga) Orang
12. Jaminan Pelayanan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Semua pengguna layanan selama berada di kantor disukcapil dijamin keamanan dan keselamatannya
14. Evaluasi kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR: 470/ 02 /2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN


STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KTP KARENA HILANG/RUSAK

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan Pemohon/ pengguna layanan datang ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil membawa persyaratan:
a. Surat keterangan Kehilangan dari kepolisian;
b. Foto Copy Kartu keluarga;
c. KTP yang rusak.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pemohon Loket Kasie Pendaftara

 

Loket Operator
pengambilan Komputer

1. Pemohon/Masyarakat/Pengguna layanan datang ditempat layanan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas loket pendaftaran memeriksa berkas permohonan;
3. Kasie memverifikasi kelengkapan data pemohon dan memaraf kelengkapan data pemohon lalu menyerahkan ke operator computer;
4. Petugas operator computer memverifikasi data KTP-el pemohon pada data SIAK dan mencetak KTP Electronik dan melakukan enconding data KTP-el
5. Petugas menyerahkan KTP Electroni kepada pemohon/ masyarakat
3. Jangka Waktu Penyelesaian Maksimal 1 (satu) hari kerja
4. Biaya /tariff Tidak dipungut biaya (Gratis)
5. Produk layanan Dokumen Kependudukan berupa KTP Electronik
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pendaftaran Penduduk;
b. Media Telepon dinas: (0656) 21297
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok KeutapangTapaktuanAcehSelatan
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon : 0656- 21297
Fax : 0656- 21297
Email : dukcapil aceh sltn@yahoo.com


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (manufacturing) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan.
8. Sarana, prasarana, dan/atau Fasilitas a. Ruangber-AC, Meja, Kursi;
b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK;
c. ATK
d. Printer
9. Kompetensi Pelaksana a. Mampu menguasai computer dengan aplikasi SIAK;
b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon;
10. Pengawasan Internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran
11. Jumlah Pelaksana Minimal 3 (tiga) orang atau sesuai dengan kebutuhan
12. Jaminan Pelayanan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Semua pengguna layanan selama berada di kantor disukcapil dijamin keamanan dan keselamatannya
14. Evaluasi kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR: 470 / 03 / 2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN

 

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KTP KARENA PERUBAHAN DATA

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan Pemohon/ masyarakat datang ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan membawa persyaratan:

a. KTP Asli;
b. Foto Copy Kartu keluarga;
c. Surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan perista penting.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pemohon Loket Kasie Pendaftaran

 

 


Loket Operator
Pengambilan Komputer

1. Pemohon/Masyarakat/Pengguna layanan datang ditempat layanan dengan membawa persyaratan
2. Petugas Loket pendaftaran memeriksa berkas permohonan
3. Kasie memverifikasi data pemohon dan memaraf kelengkapan data pemohon lalu menyerahkan kepada operator komputer
4. Operator Komputer memverifikasi data KTP-el pemohon pada data SIAK dan mencetak KTP-Electronikserta melakukan encoding data KTP-Electronik
5. Petugas loket pengambilan menyerahkan KTP Electronik
kepada pemohon.
3. Jangka Waktu Penyelesaian Maksimal 1 hari kerja sejak berkas diterima
4. Biaya /tariff Tidak dipungut biaya (gratis)
5. Produk layanan Dokumen Kependudukan berupa KTP Electronik
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan c. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pendaftaran Penduduk;
d. Media Telepon dinas: (0656) 21297
2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok Keutapang Tapaktuan Aceh Selatan
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon : 0656- 21297
Fax : 0656- 21297
Email : dukcapil aceh sltn@yahoo.com


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (manufacturing) yang meliputi:


NO. KOMPONEN URAIAN
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas a. Ruangber-AC, Meja, Kursi
b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK.
c. ATK
d. Printer
9. Kompetensi Pelaksana a. Mampu menguasai computer dengan aplikasi SIAK;
b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon;
10. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran
11. Jumlah pelaksana 3 (tiga) Orang
12. Jaminan pelayanan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Semua pengguna layanan selama berada di kantor disukcapil dijamin keamanan dan keselamatannya
14. Evaluasi kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR: 470/ 04 /2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN


STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KTP KARENA PINDAH DATANG

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:


NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan Syarat- syarat Penerbitan KTP karena Pindah Datang:
a. Surat Keterangan Pindah datang
b. Foto Copy Kartu keluarga;
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pemohon Loket Kasie
Pendaftaran

 

 


Loket Operator
pengambilan kompuetr

1. Pemohon/Masyarakat/Pengguna layanan datang ditempat layanan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas loket pendaftaran memeriksa berkas permohonan dan menyerahkan Kasie;
3. Kasi memverifikasi data pemohon dan memaraf kelengkapan data pemohon lalu menyerahkan ke operator computer;
4. Operator computer memveifikasi data KTP-el pemohon pada data SIAK dan mencetak KTP Electronik setra melakukan enconding data KTP elektronik
5. Petugas loket pengambilan menyerahkan KTP Electronik kepada pemohon.
3. Jangka Waktu Penyelesaian Maksimal 1 (satu) hari kerja
4. Biaya /tariff Tidak dipungut biaya (Gratis)
5. Produk layanan Dokumen Kependudukan berupa KTP Electronik
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pendaftaran Penduduk;
b. Media Telepon dinas: (0656) 21297
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok Keutapang Tapaktuan Aceh Selatan
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon : 0656- 21297
Fax : 0656- 21297
Email : dukcapil aceh sltn@yahoo.com


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (manufacturing) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas a. Ruang ber-AC, Meja, Kursi
b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK.
c. ATK
d. Printer
9. Kompetensi Pelaksana a. Mampu menguasai computer dengan aplikasi SIAK;
b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon;
10. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran
11. Jumlah pelaksana 3 (tiga) Orang atau sesuai dengan kebutuhan
12. Jaminan pelayanan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Semua pengguna layanan selama berada di kantor disukcapil dijamin keamanan dan keselamatannya
14. Evaluasi kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR: 470/ 05 /2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN

STANDAR PELAYANAN PENCETAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan Pemohon/pengguna layanan datang ke Dinas kepandudukan dan pencatatan sipil dengan membawa persyaratan:
a. Foto Copy Kartu Keluarga
b. Foto Copy Ijazah & Akta Kelahiran
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pemohon Loket Kasie Pendaftara


Loket Operator
Pengambilan Komputer

1. Pemohon/Masyarakat/Pengguna layanan datang ditempat layanan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas memeriksa berkas permohonan;
3. Kasie memverifikasi data pemohon dan memaraf kelengkapan data pemohon.
4. Operator computer mencetak Kartu Identitas Anak sesuai permohonan;
5. Petugas menyerahkan Kartu Identitas Anak kepada Pemohon.
3. Jangka Waktu Penyelesaian Maksimal 1 hari
4. Biaya /tariff Tidak dipungut biaya (Gratis)
5. Produk layanan Kartu Identitas Anak
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pendaftaran Penduduk;
Media Telepon dinas: (0656) 21297
b. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok Keutapang Tapaktuan Aceh Selatan
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon : 0656- 21297
Fax : 0656- 21297
Email : dukcapil aceh sltn@yahoo.com


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (manufacturing) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No.26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasioanal.
8. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas a. Ruangber-AC, Meja, Kursi
b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK.
c. ATK
d. Printer
9. Kompetensi Pelaksana a. Mampu menguasai computer dengan aplikasi SIAK;
b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon;
10. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran
11. Jumlah pelaksana Minimal 3 (tiga) Orang atau sesuai kebutuhan
12. Jaminan pelayanan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Semua pengguna layanan selama berada di kantor dijamin keamanan dan keselamatannya
14. Evaluasi kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR: 470/ 06 /2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN


STANDAR PELAYANAN PENCETAKAN KTP-EL

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:


NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan Pemohon/pengguna layanan datang ke Dinas kepandudukan dan pencatatan sipil dengan membawa persyaratan:
a. Foto Copy Kartu Keluarga
d. Foto Copy Ijazah & Akta Kelahiran 5.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pemohon Loket Kasie Pendaftaran


Operator
Loket Komputer
Pengambilan

1. Pemohon/Masyarakat/Pengguna layanan datang ditempat layanan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas memeriksa berkas permohonan;
3. Kasie memverifikasi data KTP-el pemohon dan memaraf kelengkapan data pemohon.
4. Operator computer mencetak KTP-el sesuai permohonan;
5. Operator komputer KTP-el melakukan encoding data KTP el.
6. Petugas menyerahkan KTP Electronik
3. Jangka Waktu Penyelesaian Maksimal 1 hari
4. Biaya /tariff Tidak dipungut biaya (Gratis)
5. Produk layanan Dokumen KTP-EL
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pendaftaran Penduduk;
b. Media Telepon dinas: (0656) 21297
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok Keutapang Tapaktuan Aceh Selatan
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon : 0656- 21297
Fax : 0656- 21297
Email : dukcapil aceh sltn@yahoo.com


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (manufacturing) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No.26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasioanal.
8. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas a. Ruangber-AC, Meja, Kursi
b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK.
c. ATK
d. Printer
9. Kompetensi Pelaksana a. Mampu menguasai computer dengan aplikasi SIAK;
b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon;
10. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran
11. Jumlah pelaksana Minimal 3 (tiga) Orang atau sesuai kebutuhan
12. Jaminan pelayanan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Semua pengguna layanan selama berada di kantor dijamin keamanan dan keselamatannya
14. Evaluasi kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/ 07 /2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan Pemohon/ masyarakat datang ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan membawa persyaratan:
a. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Dokter/Pukesmas/RS (Asli)
b. Foto copy Rapor atau ijazah TK/SD/SLTP/ SLTA bagi yang memiliki
c. Foto copy KTP kedua orang tua
d. Foto copy Surat Nikah orang tua
e. Foto copy KTP 2 orang saksi
f. Foto copy KK
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pemohon Loket Kasie Pendaftara

 

 

 

 

 

Loket Operator
pengambilan Komputer


1. Pemohon/Masyarakat/Pengguna layanan datang ditempat pelayanan dengan membawa persyaratan.
2. Petugas loket pendaftaran memeriksa berkas permohonan;
3. Kasie memverifikasi kelengkapan data pemohon dan memaraf kelengkapan data pemohon lalu menyerahkan ke operator computer;
4. Petugas operator computer memverifikasi data Akta Kelahiran pemohon pada data SIAK dan mencetak akta kelahiran.
5. Petugas loket pengambilan menyerahkan Akta Kelahiran kepada pemohon.
3. Jangka Waktu Penyelesaian Maksimal 1 (satu) hari kerja
4. Biaya /tariff Tidak dipungut biaya (Gratis)
5. Produk layanan Dokumen Akta Kelahiran

6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pencatatn Sipil;
b. Media Telepon dinas: (0656) 21297
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok Keutapang Tapaktuan Aceh Selatan
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon : 0656- 21297
Fax : 0656- 21297
Email : dukcapil aceh sltn@yahoo.com


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (manufacturing) yang meliputi:

No KOMPONEN URAIAN
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas a. Ruangber-AC, Meja, Kursi
b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK.
c. ATK
d. Printer
9. Kompetensi Pelaksana a. Mampu menguasai computer dengan aplikasi SIAK;
b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
10. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Kelahiran Bidang Pencatatan Sipil
11. Jumlah pelaksana 3 (tiga) Orang atau sesuai dengan kebutuhan
12. Jaminan pelayanan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Semua pengguna layanan selama berada di kantor dijamin keamanan dan keselamatannya
14. Evaluasi kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/ 08 /2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN

STANDAR PELAYANANPENERBITAN AKTA KEMATIAN
A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan Pemohon/pengguna layanan datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan membawa persyaratan :
a. SuratKeteranganMeninggaldarikeuchikmengetahuicamatataus uratketerangandariDokter/pukesmas/RS
b. copy KTP bersangkutan
c. Foto copy KTP ahliwaris/dua orang saksi
d. Foto copy SuratNikah
e. Foto copy KK
f. Fotocopy Aktakelahiran/urutananakdalamkeluarga
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pemohon Loket Kasie Pendaftaran

 

 

 

 

Loket Operator
Pengambila komputer

1. Pemohon/Masyarakat/Pengguna layanan datangditempat layanan dengan membawa persyaratan.
2. Petugas loket pendaftaran memeriksa berkas permohonan.
3. Kasie memverifikasi data pemohon dan memaraf data pemohon serta menyerahkan ke pada operator computer.
4. Operator Komputer memverifikasi data Akta Kematian pemohonpada data SIAK dan mencetak akta kematian.
5. Petugas loket pengambilan menyerahkan Akta Kematian kepada pemohon
3. JangkaWaktu Penyelesaian Maksimal 1 hari kerja sejak berkas diterima
4. Biaya /tariff Tidak dipungut biaya (Gratis)
5. Produk layanan Dokumen Akta Kematian

6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pencatatan Sipil;
b. Media Telepon dinas: (0656) 21297
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Kel. Lhok Keutapang Kec.Tapaktuan Kab.Aceh Selatan
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon : 0656- 21297
Fax : 0656- 21297
Email : dukcapil aceh sltn@yahoo.com


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (manufacturing) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;
3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak;
4. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan;
5. Peraturan PresidenNomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratandan Tata caraPendaftaranPendudukdanPencatatanSipil.
8. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas a. Ruangber-AC, Meja, Kursi.
b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK.
c. ATK
d. Printer
9. Kompetensi Pelaksana a. Mampu menguasai computer dengan aplikasi SIAK;
b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon
10. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Bidang Pencatatan Sipil
11. Jumlah pelaksana Minimal 3 (tiga) orang atau sesuai dengan kebutuhan
12. Jaminan pelayanan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Data yang diberikan lengkap, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/ 09 /2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan Pemohon/pengguna layanan datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk pengurusan akta perkawinan dengan memebawa perlengkapan:
a. Surat pemberkatan dari Gereja/Wihara
b. Foto copy KTP kedua mempelai
c. Foto copy KK kedua mempelai
d. Foto copy Akta Kelahiran kedua mempelai
e. Foto copy KTP orang tua kedua mempelai
f. Photo gandeng 4 x 6 = 3 lembar berwarna
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pemohon Loket Kasie Pendaftar
an

 

Loket Operator
Pengambilan Komputer


1. Pemohon/Masyarakat/Pengguna layanan datang ditempat layanan dengan membawa persyaratan dan mengisis Formulir Pencatatan Perkawinan pada Dinas kependududkan dan Pencatatan Sipil;
2. Petugas pendaftaran memeriksa berkas permohonan dan mencatat pada register akta perkawinan;
3. Kasie memverifikasi data pemohon dan memaraf kelengkapan data pemohon lalu menyerahkan ke operator computer.
4. Petugas operator pencetak Akta Perkawinan mencetak Akta Perkawinan sesuai kelengkapan berkas;
5. Petugas loket pengambilan menyerahkan Akta Perkawinan kepada pemohon/ pengguna layanan.
3. Jangka Waktu Penyelesaian Maksimal 1(satu) hari kerja sejak berkas pemohon diterima
4. Biaya /tariff Tidak dipungut biaya (Gratis)
5. Produk layanan Dokumen Akta Perkawinan

6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pencatatn Sipil;
b. Media Telepon dinas: (0656) 21297
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok Keutapang Tapaktuan Aceh Selatan
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon : 0656- 21297
Fax : 0656- 21297
Email : dukcapil aceh sltn@yahoo.com


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (manufacturing) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;
3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak;
4. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan;
5. Peraturan PresidenNomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratandan Tata caraPendaftaranPendudukdanPencatatanSipil.
8. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas a. Ruangber-AC, Meja, Kursi
b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK;
c. Printer
d. ATK
9. Kompetensi Pelaksana a. Mampu menguasai computer dengan aplikasi SIAK;
b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
10. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Bidang Pencatatan Sipil
11. Jumlah pelaksana Minimal 3 (tiga) Orang atau sesuai dengan kebutuhan
12. Jaminan pelayanan Data yang di berikan lengkap, akurat dan dapat di pertanggung jawabkan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Semua pengguna layanan selama berada di kantor dijamin keamanan dan keselamatannya
14. Evaluasi kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/ 10 /2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN


STANDAR PELAYANAN JENIS PELAYANAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan 1. Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan (Formulir F-2.17)
2. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap
3. Kutipan Akta Perkawinan
4. Fotocopy KTP-el dan KK
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Keterangan :

1. Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pemohon memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki area ruang layanan.
3. Pemohon memasuki area ruang layanan dengan terlebih dahulu mengambil nomor antrian.
4. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas layanan.
5. Menunggu berkas diproses.
6. Pemohon menerima berkas yang telah selesai.

3.
Jangka Waktu Pelayanan 1 Hari.
Jika tidak terjadi gangguan pada jaringan komunikasi data dan sarana prasarana yang mendukung.
4. Biaya/tariff Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pencatatn Sipil;
b. Media Telepon dinas: (0656) 21297
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok Keutapang Tapaktuan Aceh Selatan
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui
Telepon : 0656- 21297
Fax : 0656- 21297
Email : dukcapil aceh sltn@yahoo.com


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (manufacturing) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
16. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

8. Sarana dan Prasarana a. Ruang layanan ber-AC, Kursi tunggu
b. Komputer dengan akses internet
c. Printer
d. Kertas HVS A4 Ukuran 80 gr
e. Westafel untuk cuci tangan
f. Hand Sanitizer
9. Kompetensi Pelaksana 1. SLTA/D-I/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
2. Sarjana yang berkompeten dan relevan pada bidangnya
10. Pengawas Internal 1. Kepala Dinas
2. Kepala Bidang
3. Kepala Seksi
11. Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang Petugas Layanan (Informasi dan Pendaftaran)
2 (dua) orang Petugas Online
1 (satu) orang Operator Cetak (Cetak Akta Catatan Sipil)
1 (satu) orang Supervisi/Pejabat/Pegawai pada setiap Bidang yang membidangi.
12. Jaminan Pelayanan Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan Akta
diberikan dengan cepat, tepat dan keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Dokumen biodata kependudukan yang diterbitkan dijamin keamanan dan kerahasiaan datanya .
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.
Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/ 11 /2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN


STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KAR TU KELUARGA

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan Pemohon /pengguna layanan datang kedinas kependudukan dan pencatatan sipil guna pengurusan kartu keluarga baru dengan membawa persyaratan:
a. Surat Pengantar dari kelurahan;
b. Formulir F1.01;
c. Foto Copy KTP kepala Keluarga;
d. Foto Copy surat nikah;
e. Surat Keterangan Pindah Datang (SKP/SKPD) ;
f. Surat keterangan datang dari Luar Negeri (SKDLN) bagi WNI yang dating dari luar negeri
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
Pemohon/ Loket Kasie masyarakat Pendaftara

 

 

 

Loket Operator
Pengambilan Komputer

1. Pemohon/Masyarakat/Pengguna layanan datang ditempat layanan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
3. Kasie memverifikasi data pemohon dan memaraf berkas pemohon lalu menyerahkan ke operator komputer
4. Operator komputer memverifikasi data pemohon kedalam database dan mencetak kk konsep dan mengembalikan kepada pemohon;
5. Pemohon memeriksa kembali kk konsep yang sudah dicetak; Jika kk konsep sudah benar pemohon menandatangani kk konsep dan menyerahkan kembali ke operator komputer;
6. Operator kompuetr mencetak kembali kk perubahan dan menyerahkan kepada peda petugas loket pengambilan;
7. Petugas pengambilan memberikan kk kepada pemohon/masyarakat/pengguna layanan
3. Jangka Waktu Penyelesaian Maksimal 1(satu) hari kerja sejak berkas diterima
4. Biaya /tariff Tidak dipungut biaya (Gratis)
5. Produk layanan Dokumen Kependudukan berupa dokumen KK

6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pendaftaran Penduduk;
b. Media Telepon dinas: (0656) 21297
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok Keutapang Tapaktuan Aceh Selatan
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui
Telepon : 0656- 21297
Fax : 0656- 21297
Email : dukcapil aceh sltn@yahoo.com


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (manufacturing) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil;
6. Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasioanl.
8. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas a. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan TV;
b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK.
c. ATK
d. Printer
9. Kompetensi Pelaksana a. Mampu menguasai computer dengan aplikasi SIAK;
b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon;
10. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran
11. Jumlah pelaksana 3 (tiga) Orang atau sesuai dengan kebutuhan
12. Jaminan pelayanan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Semua pengguna layanan selama berada di kantor disukcapil dijamin keamanan dan keselamatannya
14. Evaluasi kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/ 12 /2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN


STANDAR PELAYANAN PINDAH DATANG (PEMBUATAN KK)
A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan Masyarakat/pengguna layanan datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan membawa persyaratan:
a. Formulir F1.01 (dari Desa/Kelurahan);
b. Kartu keluarga Asli;
c. Surat Keterangan Datang WNI (jika masuk penduduk);
d. Berkas pendukung (fc akta kelahiran, ijazah, surat nikah).
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
Masyarakat/ Loket Kasie pengguna Pendaftara
layanan n


Loket Operator
pengambila Komputer

1 Pemohon/Masyarakat/Pengguna layanan datang ditempat layanan dengan membawa persyaratan.
2. Petugas loket pendaftaran memeriksa berkas permohonan.
3. Kasie memverifikasi Surat Keterangan Pindah WNI dari daerah asal dengan aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat dan menarik data pindah pemohon lalu memaraf berkas pemohon;
4. Operator computer mencetak kk konsep dan mengembalikan kepada pemohon untuk menandatangani kk konsep dan menyerahkan kembali ke operator komputer;
5. Operator computer mencetak kembali kk pindah dating dan menyerahkan kepada petugas loket pengambilan
6. Loket pengambilan menyerahkan KK ke masyarakat/pengguna layanan
3. Jangka Waktu Penyelesaian Maksimal 1 (satu) hari
4. Biaya /tariff Tidak dipungut biaya (Gratis)
5. Produk layanan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga

6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pendaftaran Penduduk;
b. Media Telepon dinas: (0656) 21297
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok Keutapang Tapaktuan Aceh Selatan
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui
Telepon : 0656- 21297
Fax : 0656- 21297
Email : dukcapil aceh sltn@yahoo.com


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (manufacturing) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas a. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan TV;
b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK.
c. ATK
d. Printer
9. Kompetensi Pelaksana a. Mampu menguasai computer dengan aplikasi SIAK;
b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon;
10. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran.
11. Jumlah pelaksana 3 (tiga) Orang atau sesuai dengan kebutuhan
12. Jaminan pelayanan Data yang diberikan lengkap, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Data yang diberikan di jamin keabsahannya
14. Evaluasi kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/ 13 /2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN


STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH PENDUDUK

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan Masyarakat/pengguna layanan datang ke Dinas Kepndudukan dan Pencatatan sipil mengajukan permohonan pindah dengan membawa persyaratan:
a. Surat Permohonan Pindah (F-1.08) yang dikeluarkan oleh kepala desa dan diketahui camat.
b. Kartu keluarga (KK) asli;
c. KTP electronic asli.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pemohon/ Loket Kasie Masyarakat
pendaftara

 

Pengelola Operator
Dokumen Komputer
Pindah


1. Pemohon/Masyarakat/Pengguna layanan datang ditempat layanan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas memeriksa berkas permohonan;
3. Kasie memferifikasi data pemohon serta memaraf berkas pemohon lalu menyerahkan ke operator computer;
4. Operator komputer memerifikasi data pemohon pada data aplikasi SIAK;
5. Operator computer mencetak SKPWNI dan menyerahkan loket pengambilan;
6. Loket pengambilan menyerahkan SKPWNI dan Biodata WNI kepada masyarakat (pengguna layanan).
3. Jangka Waktu Penyelesaian Maksimal 1 (satu) hari kerja
4. Biaya /tariff Tidak dipungut biaya
5. Produk layanan Dokumen Kependudukan berupa Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pendaftaran Penduduk;
b. Media Telepon dinas: (0656) 21297
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok Keutapang Tapaktuan Aceh Selatan
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui
Telepon : 0656- 21297
Fax : 0656- 21297
Email : dukcapil aceh sltn@yahoo.com


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (manufacturing) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan;
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman Penerbitan kartu tanda penduduk berbasis Nomor Induk kependudukan Secara Nasioanal.
8. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas a. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan TV
b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK
c. ATK
9. Kompetensi Pelaksana a. Mampu menguasai computer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
10. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran
11. Jumlah pelaksana Maksimal 3 (tiga) Orang atau sesuai dengan kebutuhan.
12. Jaminan pelayanan Data yang diberikan lengkap, akurat dan dapat di pertanggung jawabkan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Data yang diberikan dijamin keabsahannya.
14. Evaluasi kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. ACEH SELATAN
NOMOR 470/ 14 /2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA HILANG PENDUDUK WNI

A. KomponenStandarPelayananterkaitdenganpenyampaianpelayanan (service Delivery) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan 1. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
2. Foto Copy KK lama (jika ada)
3. Fotocopy KTP-el
4. Surat Keterangan/ Bukti Perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika ada perubahan)
5. Dokumen pendukung lain (Ijazah, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Dokter Untuk Golongan Darah).
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Keterangan :
1. Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pemohon memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki area ruang layanan.
3. Pemohon memasuki area ruang layanan dengan terlebih dahulu mengambil nomor antrian.
4. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas layanan.
5. Menunggu berkas diproses.
6. Pemohon menerima berkas yang telah selesai.

3. Jangka Waktu Pelayanan 1 Hari.
Jika tidak terjadi gangguan pada jaringan komunikasi data dan sarana prasarana yang mendukung.
4. Biaya/tariff Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5. Produk Pelayanan Kartu Keluarga
6. Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pendaftaran Penduduk;
b. Media Telepon dinas : (0656)21927

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh Selatan
Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok Keutapang Tapaktuan Aceh Selatan
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:
a. Kotak Saran
b. Telepon : 0656-21297
c. Fax : 0656-21297
d. Email : dukcapilacehsltn@yahoo.com
e. Website : https://acehselatan.dukcapil.online
f. Pengaduan : SP4NLAPOR

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (manufacturing) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
16. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

8. Sarana, Prasarana dan Fasilitas a. Ruang layananber-AC, Kursi tunggu
b. Komputer dengan akses internet
c. Printer
d. Kertas HVS A4 Ukuran 80gr
e. Westafel untuk cuci tangan
f. Hand Sanitizer
9. Kompetensi Pelaksana 1. SLTA/DI/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
2. Sarjana yang berkompeten dan relevan pada bidangnya
10. Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas
2. Kepala Bidang
3. Kepala Seksi
11. Jumlah Pelaksana 3(tiga) orang Petugas Layanan (Informasi dan Pendaftaran) 2 (dua) orang Petugas Online
1 (satu) orang Operator Cetak (Cetak KK)
1 (satu) orang Supervisi/Pejabat/Pegawai pada setiap Bidang yang membidangi.
12. Jaminan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga diberikan dengan cepat, tepat
dan keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dokumen biodata kependudukan yang diterbitkan dijamin keamanan dan kerahasiaan datanya.
14. Evaluasi kinerja Pelaksana Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.
Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. ACEH SELATAN
NOMOR 470/ 16 /2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA RUSAK PENDUDUK WNI

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan 1. KK yang rusak
2. Fotocopy KTP-el
3. Surat Keterangan/Bukti Perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika ada perubahan)
4. Dokumen pendukung lain (Ijazah, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Dokter Untuk Golongan Darah)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 


Keterangan :
1. Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pemohon memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki area ruang layanan.
3. Pemohon memasuki area ruang layanan dengan terlebih dahulu mengambil nomor antrian.
4. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas layanan.
5. Menunggu berkas diproses.
6. Pemohon menerima berkas yang telah selesai.

3. Jangka Waktu Pelayanan 1 Hari.
Jika tidak terjadi gangguan pada jaringan komunikasi data dan sarana prasarana yang mendukung.
4. Biaya/tariff Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5. Produk Pelayanan Kartu Keluarga
6. Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang Pendaftaran Penduduk;
b. Media Telepon dinas : (0656)21927

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh Selatan
Jln. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok Keutapang Tapaktuan Aceh Selatan
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:
a. Kotak Saran
b. Telepon : 0656-21297
c. Fax : 0656-21297
d. Email : dukcapilacehsltn@yahoo.com
e. Website : https://acehselatan.dukcapil.online
f. Pengaduan : SP4NLAPOR

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (manufacturing) yang meliputi:

NO. KOMPONEN URAIAN
7. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
16. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

8. Sarana, Prasarana dan Fasilitas a. Ruang layanan ber-AC, Kursi tunggu
b. Komputer dengan akses internet
c. Printer
d. Kertas HVS A4 Ukuran 80 gr
e. Westafel untuk cuci tangan
f. Hand Sanitizer
9. Kompetensi Pelaksana 1. SLTA/DI/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
2. Sarjana yang berkompeten dan relevan pada bidangnya
10. Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas
2. Kepala Bidang
3. Kepala Seksi
11. Jumlah Pelaksana 3(tiga) orang Petugas Layanan (Informasi dan Pendaftaran) 2 (dua) orang Petugas Online
1 (satu) orang Operator Cetak (Cetak KK)
1 (satu) orang Supervisi/Pejabat/Pegawai pada setiap Bidang yang membidangi.
12. Jaminan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga diberikan dengan cepat, tepat dan keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan Dokumen biodata kependudukan yang diterbitkan dijamin keamanan dan kerahasiaan datanya.
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.
Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

 


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. ACEH SELATAN
NOMOR 470/ 17 /2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA PERUBAHAN DATA

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service Delivery) yang meliputi:


NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan 1. Formulir Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-1.06)
2. Kartu Keluarga Asli
3. Surat Keterangan/bukti Perubahan Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting
4. Dokumen pendukung lain (Ijazah, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Dokter Untuk Golongan Darah)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Keterangan :

1. Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pemohon memakai masker dan mencuci t

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32