Ini Ancaman Pidana Bagi Masyarakat Yang Memiliki E-KTP Palsu Atau Ganda

KTP-el sebagai dokumen autentik bagi setiap warga Negara Indonesia, sangat mendesak, saat ini sudah banyak kegiatan ke KTP-el sebagai syarat, seperti perbankan, perpajakan, dokumen dan lain-lain.

KTP adalah dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang dibuat dari layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sedangkan yang berkaitan dengan Data Kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Warga negara telah melaporkan setiap terjadi Peristiwa Kependudukan kepada Instansi yang memisahkan. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Administrasi Kependudukan menerangkan:

Peristiwa Kependudukan adalah peristiwa yang dapat menyebabkan dari kartu nama keluarga, atau kartu nama dan / atau surat keterangan kependits lainnya yang mencakup, dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Dalam hal ini, sesuai Pasal 15 UU Administrasi Kependudukan, warga negara yang melakukan perpindahan kependudukan dalam lingkup wilayah NKRI diwajibkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Penduduk Warga Negara Indonesia yang dipindahkan ke dalam wilayah NKRI wajib melapor ke Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.


Pindah layak untuk di atas adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang terpisah untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.


Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Penduduk yang berhubungan wajib melapor ke Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk surat Keterangan Pindah Datang.


Surat Keterangan Pindah Terjadi hanya untuk orang lain.
Norma tentang pemenuhan administrasi kependudukan bagi warga negara yang melakukan pemindahan di dalam wilayah NKRI yang bersifat regulatif. Namun dokumen-dokumen yang menjadi syarat administrasi cetak harus benar atau tidak salah. UU Administrasi Kependudukan memutuskan apakah ada ketidak-benaran atau pemalsuan di dalam dokumen tersebut. Hal itu masalah di dalam Pasal 93 dan Pasal 97 UU Adminsitrasi Kependudukan.

Pasal 93
Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan / atau dokumen untuk Instansi Pelaksana dalam laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan Lama paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 97
Setiap Penduduk yang dengan sengaja memanggil diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KTP lebih dari satu hal dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan kekurangan lhama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.25.000.000 , 00 (dua puluh lima juta rupiah).

Kembali ke atas, pindah ke alamat yang sama dengan yang dikeluarkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Administrasi Kependudukan, jika terjadi pemalsuan atau keterangan tidak benar dalam surat-surat yang menjadi syarat pindah dari dan sampaikan dengan ketentuan Pasal 93 UU Administrasi Kependudukan dengan Resolusi paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya, Pasal 63 ayat (6) UU Administrasi Kependudukan definisi "Penduduk pada ayat (1) dan ayat (2) hanya memiliki 1 (satu) KTP". Bermakna bahwa Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) hanya memiliki 1 KTP. Oleh setiap orang yang pindah tempat tinggal maka KTP lama harus dikeluarkan oleh Instansi yang menghalangi agar tidak disalahgunakan.

Bagi pihak yang melakukan pindah tempat yang benar dan benar, Langkah-langkah dan persyaratan yang diperlukan di dalam Undang-undang, terutama untuk Surat Kiriman Ganda. Jika tidak sesuai dengan Undang-undang, Anda memiliki KTP ganda. Hal itu dapat dipersaingkan Pasal 97 dengan ancaman maksimal 2 (dua) tahun penjara dan / atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32